Sosialisasi Ketenaga Kerjaan dan Keimigrasian Kepada Mahasiswa, BEM IAIH Gelar Diskusi Publik

Lombok Timur NTB - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Agama Islam HAMZANWADI (IAIH) Pancor mengadakan Diskusi Publik terkait Ketenagakerjaan dan Keimigrasian.

Kegiatan dengan tema "PMI Hebat, Lombok Timur Kuat!" di selenggarakan di Aula IAIH Lombok Timur, Kamis (09/03/2023).

Baca juga: Kasal Mewisuda Lulusan D-3, S-1, dan S-2 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut

Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor Abd. Kadir Djailani mengatakan diskusi ini dilatarbelakangi oleh karena melihat keadaan Lombok Timur yang merupakan penyumbang PMI terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun akumulasi kuantitas itu tidak dibarengi dengan kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh para pekerja migran, hal itu sering menjadi permasalahan bagi para pekerja, bahkan sering menjadi objek eksploitasi oleh orang-orang yang memperkerjakannya. 

"Hal ini dijadikan dasar oleh BEM IAI HAMZANWADI Pancor untuk mengadakan kegiatan Diskusi publik, "jelasnya.

Baca juga: Kalapas Selong Beserta Jajaran Melakukan Sosialisasi Permenkumham No 7 Tahun 2022

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yakni H. Ahyan, SH., MH. dan dihadiri oleh  Kapolres lotim, AKBP Heri Indra Cahyono, SH., M.I.K., M. H, Muhammad Hairi, S.Ip., M. Si dari Disnakertrans Lombok Timur, Akbar Ismail selaku kepala BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur, Yazid Sobri, SE, darii Dukcapil Lombok Timur, Sabar, S. Pd selaku kepala BPVP Lombok Timur, dan Hudi Hutoro, SH. yang merupakan kepala subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian sekaligus sebagai narasumber. 

Dalam penyampaiannya Hudi Hutoro mengatakan  pentingnya pengetahuan mengenai Visa dan keimigrasian. Sesuai Permenkumham NO. 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagai acuan.

Baca juga: Pantau Pembelajaran Luring, Kepala Disdikpora Buleleng Sambangi Desa Pedawa

Bahwa setiap warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, dapat mengajukan permohonan pembuatan Paspor biasa kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi. 

Sementara Hak anak tentang paspor menjadi hal penting yang dibahas dalam Permenkumham 18 tahun 2022 tentang Perubahan Permenkumham 8 tahun 2014 tentang Paspor. Selain bahwa warga masyarakat yang sudah dewasa dan/atau sudah menikah memiliki masa panjang berlaku hingga 10 tahun.

Baca juga: Satlantas Polres Sumbawa Laksanakan Penyuluhan Operasi Zebra Rinjani 2021

Penambahan masa berlaku hingga 10 tahun menurut Pria yang Kerap di sapa Bang Huto ini bahwa menjadi satu ayat tambahan dalam perubahan Permenkumham 18 tahun 2022 tentang Perubahan Permenkumham 8 tahun 2014 tentang Paspor. 

Ia menyampaikan bahwa pembuatan paspor bukan hanya diperuntukkan untuk para pekerja migran saja, namun untuk para pelajar ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Oleh karenanya, pengetahuan mengenai paspor perlu diketahui oleh mahasiswa agar tidak menjadi penghambat ketika ingin melanjutkan kuliah di luar negeri.

Baca juga: Polresta Mataram Sosialisasi Penerimaan Terpadu Polri T.A. 2022

Panitia penyelenggara berharap kegiatan ini mampu memberikan pencerahan tentang keimigrasian sehingga dapat menghindari kesalahfahaman terkait produk-produk Keimigrasian seperti Paspor, Izin Tinggal, visa serta produk lainnya.(Adb)